KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM SEKTOR LUAR NEGERI
Dalam menjaga kestabilan moneter tidak hanya peran bank yang diperlukan tetapi pemerintah juga perlu memunyai bebbagai kebijakan yang berhubungan dengan kestabilan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang agar encapai tujuan-tujuan ekonomi.
Tujuan-tujuan dari kebijakan moneter itu adalah:
-Menciptakan ekonomi yang stabil, Dimana kondisi perekonomian menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap dan terus-menerus. Upaya mejaga kestabilan ekonomi maka arus perputaran barang dan uang harus seimbang dan terkendali.
-Menjaga kestabilan harga, Dimana harga barang dalam pasar dipengaruhi oleh sejumlah uang yang beredar di masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengantisipasi akibat jumlah uang yang beredar dapat melalui bank sentral agar dapat mengalami kestabilan.
-Meningkatkan kesempata kerja, Kesempatan kerja kemungkinan banyak terjadi apabila banyak investor-investor menanamkan modal mereka. Adanya investasi dapat menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara mengendalkan jumlah uang yang beredar d masyarakat.
-Memperbaki neraca perdagangan dan neraca pembayaran internasional, Istilah neraca perdagangan dikenal dengan surplus dan deficit neraca perdaganan. Akibat surplus karena adanya kegiatan ekspor lebih besar daripada kegiatan impor, sebalknya defisit. Dalam neraca pembayaran surplus terjadi apabila pembayaaran ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan yang berasal dari luar negeri, dan defisit neraca pembayaran sebaliknya.
Bentuk kebijakan moneter pemerintah yaitu:
a.Politik cash ratio, yang bertujuan mengatur tinggi dan rendahnya persentase cadangan kas bank-bank.
b.Politik diskonto, dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga bank.
c.Pembatasan kredit, dilakukn melalui dunia perbankan dalam ketentuan batas maksimum kredit yang diberikan kapada masyarakat.
d.Politik pasar terbuka, dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Sumber: toni heryana & dita rari dwi.ekonomi sma kelas x. 2006. Bogor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar